Stanchart Terkait Blok Mahakam?

Demokrat Bantah Rp 5 Triliun, Ditjen Pajak: Murni Uang Pebisnis

Kamis, 12 Oktober 2017 | 08:00
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Foto : ILUSTRASI

INDOPOS.CO.ID -  Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyatakan, 81 orang wajib pajak warga Indonesia yang terdeteksi melakukan transfer dari bank swasta di Pulau Guernsey ke Standard Chartered Bank Singapura senilai $ 1,4 miliar (sekitar Rp 18,9 triliun), adalah murni pebisnis. Tidak ada dana milik pejabat, apalagi TNI maupun Polri.

“Alasan dari 81 orang tersebut melakukan transaksi tersebut bermacam macam.  Ada yang dipindahkan karena ingin mengikuti amnesti pajak dari Singapura, ada yang dipindahkan karena AEoI. Singapura dan Indonesia kan masih 2018, tapi kami bisa minta by request," kata Direktur  Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi, kepada INDOPOS, kemarin.

Kasus ini menurut Ken, akan diselesaikan oleh Ditjen Pajak akhir bulan Oktober 2017 ini.   Dari 81 orang yang terdeteksi melakukan transfer, 62 orang di antaranya sudah ikut program amnesti pajak. Sementara sisanya masih ditelusuri oleh fiskus (aparatur pajak).

Seperti diberitakan kemarin, Pengawas perbankan di Asia dan Eropa tengah melakukan investigasi terhadap Standard Chartered Bank, karena diam-diam menerima transfer dana sebesar $ 1,4 miliar atau sekitar Rp 18,9 triliun dari satu bank swsata di Pulau Guernsey. Belakangan diketahui, dana tersebut merupakan milik warga Indonesia.

Mereka memindahkan dananya pada tahun 2015, dikarenakan Pulau Guernsey tergabung dalam Common Report Standard atau semacam kerjasama global saling bertukar data pajak yang dimulai tahun 2016. Untuk menghindari terdeteksinya dana mereka, sehingga kemudian dana dipindahkan ke Standard Chartered Bank Singapura.

Belakangan, berhembus kabar yang menyebutkan, salah satu pemilik dana yang parkir di Stanchart Singapura itu adalah atas nama AA, seorang petinggi Partai Demokrat, yakni sebesar Rp 5 triliun. Namun Ken Dwijugiasteadi buru-buru membantahnya. "Tidak ada. Saya jamin itu tidak ada," tegasnya.

Hal senada diungkapkan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama. Transfer duit dalam jumlah fantastis itu menurut Hestu, tidak terkait dengan pejabat militer, Polri atau pejabat negara lainnya. Melainkan murni dilakukan sebagai pebisnis.

”Hingga saat ini, kami terus melakukan pendalaman terkait aliran dana itu bekerja sama dengan PPATK,” imbuh Hestu.

Sementara Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin terpisah mengatakan, dalam melakukan pekerjaannya, PPATK tidak boleh menyebut nama nasabah. Sehingga ia tidak bisa menjawab apakah benar ada nama AA di daftar pemilik dana di Stanchart Singapura tersebut.

“Saya tidak bisa jawab. Kami tidak boleh sebut nama,” kata Kiagus Ahmad kepada INDOPOS, yang dihubungi kemarin.

Kiagus Ahmad saat dihubungi ternyata sedang berada di Singapura. Ditanya apakah kegiatannya ke Singapura berkenaan soal dana warga Indonesia di Stanchart Singapura, Kiagus Ahmad membantahnya.

“Kunjungan dalam rangka pertukaran informasi dengan sesama intelijen lembaga negara. Kunjungan ini sudah terjadwal sejak lama, kerja sama internasional untuk memberantas money laundering dan pendanaan terorisme,” ujar Kiagus Ahmad.

Sementara Wakil Kepala PPATK, Dian Ediana Rae terpisah mengungkap, jika orang-orang yang melakukan transfer dana tersebut terbukti melanggar ketentuan perpajakan, tentu akan dibeber dengan terang benderang oleh Ditjen Pajak. 

”Kalau PPATK Tidak boleh menyebut nama. Ditjen Pajak bisa saja. Yang pasti, tidak ada nama yang diributkan itu (AA). Tidak ada,” ucap Dian. 

Dian melanjutkan, orang yang terlibat dalam transfer dana fantastis tersebut terdiri dari entitas individu (penguasa) dan korporasi. Indikasi sementara, seputar pelanggaran perpajakan dengan menghindari atau menyembunyikan aset untuk menghindari kewajiban pajak (tax evasion). 

”Karena lebih kental nuansa pajak, kami serahkan kepada Ditjen Pajak. Nah, untuk kemungkinan indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU), itu tergantung hasil investigasi Ditjen Pajak,” ulas Dian.

Apakah PPATK tidak mempunyai kemampuan untuk memeriksa lebih lanjut? Menjawab pertanyaan itu, Dian mengaku pihaknya amat sangat mampu. Tetapi, karena berdasar penelusuran mengarah pada indikasi pelanggaran pajak, hasil analisis itu dilimpahkan kepada Ditjen Pajak. Nanti, pihak Ditjen Pajak menuntaskan dan memproses persoalan perpajakan. 

”Itu hasil kerja (analisis kami). Untuk nama-nama, tidak boleh disebut. Itu rahasia intelijen. Nanti, kalau mereka sudah dinyatakan bersalah oleh Ditjen Pajak, saya kira akan diumumkan,” tegasnya.

Selain munculnya nama AA, petinggi Partai Demokrat, informasi lainnya menyebutkan, dana yang tersimpan di Stanchart Singapura itu, salah satunya memiliki benang merah terhadap Blok Mahakam, terkait urusan perebutan hak pengelolaan Blok Mahakam tahun 2013 lalu. Dana tersebut ‘lahir’ dari aksi tarik menarik dalam upaya memperoleh hak pengelolaan Blok Mahakam setelah kontrak yang dipegang PT Total E&P Indonesie berakhir tahun 2017.

“Ada kerja, ada hasil,” kata sumber INDOPOS tanpa bersedia menjelaskan secara konkret apa yang ia maksud.

Blok Mahakam merupakan blok migas yang terhampar di delta Sungai Mahakam dan laut lepas di sekitarnya. Luasnya 589 kilometer persegi. Selain Lapangan Bekapai, di Blok Mahakam terdapat Lapangan Tunu, Tambora, Handil, Sisi Nubi, Peciko, dan South Mahakam.

Partai Demokrat secara tegas membantah bila salah satu kadernya bagian dari 81 nasabah Bank Standard Chartered di Guernsey Inggris. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syariffudin Hasan mengatakan, partai maupun kader partai berlambang bintang mercy itu dijamin tidak terlibat atau tidak memiliki dana yang ditransfer dari Guernsey (Inggris) ke Singapura melalui Standard Chartered Bank. 

"Kader kami (Demokrat, red) tidak terlibat. Itu tidak benar," ungkanya Syariffudin Hasan kepada wartawan saat dihubungi, Rabu (11/10).

Disinggung apakah dirinya sangat meyakini hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI itu yakin namun dirinya enggan memberikan komentar lebih jauh lagi.

Hal serupa disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto. Anggota Komisi III DPR Ri itu menuturkan, tidak benar jika AA disebut-sebut memiliki dana sebesar itu di Singapura.

“Untuk lebih jelasnya silahkan tanyakan langsung kepada yang bersangkutan," tandasnya saat dihubungi, kemarin.

 AA sediri pernah membantah dirinya adalah salah satu dari 81 nasabah Bank Standard Chartered di Guernsey Inggris yang mentransfer uang 1,4 miliar dolar ke Singapura. Mantan staf kepresidenan era SBY itu juga menyesalkan mis-informasi tentang dirinya melalui media sosial. "Tidak benar saya mentransfer uang sebesar itu di luar negeri," ujarnya singkat. (wok/aen/far)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%