MK: Praperadilan Tidak Stop Kasus

Penerbitan Sprindik Baru Dinilai Legal, Setnov Terancam

Rabu, 11 Oktober 2017 | 08:00
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Foto : image/Jawa Pos

INDOPOS.CO.ID - Para mantan tersangka yang memenangkan gugatan praperadilan di pengadilan bakal tidak bisa tidur nyenyak. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa penetapan kembali bagi tersangka yang menang praperadilan merupakan tindakan yang konstitusional. Ini dipastikan membawa angin segar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terhadap sederet nama mantan tersangka yang ‘lepas’ karena menang di praperadilan.
 

MK Senin (10/10) kemarin memutus gugatan uji materi (judicial review) pasal 83 ayat 1 KUHAP yang diajukan oleh mantan Direktur PT Mobile 8, Anthony Chandra Kartawiria. Dalam gugatannya, Anthony  mempersoalkan tafsir yang memberi ruang diterbitkannya sprindik baru meski sudah dinyatakan batal dalam putusan praperadilan.

Dalam perjelasannya, Anthony merasa tidak memiliki kepastian hukum jika sprindik baru terus dikeluarkan lembaga penegak hukum pasca adanya putusan pengadilan. Dia menilai, penegak hukum seolah tidak menghormati putusan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah.

Namun dalam pertimbangan hukumnya, Hakim MK Manahan Sitompul menjelaskan, praperadilan hanyalah bentuk pengawasan terhadap prosedur penanganan tersangka. Dengan demikian, pengawasan tersebut lebih menitikberatkan pada sesuai atau tidak tata cara yang digunakan penegak hukum.

“Sehingga pelaksanaanya, pada hakikatnya tidak boleh mengganggu bahkan menghentikan proses penanganan perkara pokoknya,” ujarnya di Gedung MK, Jakarta.

Oleh karenanya, lanjut Manahan, seorang tersangka yang telah dibatalkan penetapannya oleh hakim praperadilan, masih dapat dilakukan penyidikan baru. Dengan catatan, harus menggunakan tara cara yang benar.

“Sepanjang prosedur penyidikan dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka penyidikan baru tetap dapat dilakukan,” imbuhnya.

Terkait kekhawatiran pemohon jika sprindik baru dikeluarkan dengan tujuan tertentu, mahkamah menilai fenomena tersebut bukanlah problem konstitusionalitas pasal tersebut. Namun permasalahan implementasi yang disalahgunakan oleh penegak hukum.

 

Dalam penjelasannya kemarin, MK juga menegaskan jika dua alat bukti yang sudah digunakan pada penyidikan sebelumnya tetap bisa digunakan. Sebab bisa saja, alat bukti yang ditolak saat praperadilan lebih disebabkan oleh formalitas belaka, dan telah dipenuhi secara substansial oleh penyidik pada penyidikan yang baru.

Namun, Mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin itu mengingatkan, perbaikan alat bukti yang dilakukan penegak hukum tidakah formalitas belaka. Melainkan harus diperbaharui sehingga menjadi alat bukti yang lebih valid dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Putusan MK itu menutup rencana pihak Setnov yang kabarnya bakal melaporkan KPK ke kepolisian bila Ketua Umum Partai Golkar tersebut kembali ditersangkakan. Kubu Setnov menilai putusan praperadilan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Cepi Iskandar pada 29 September lalu sudah final dan tidak bisa diganggu gugat. Termasuk ditersangkakan kembali oleh KPK.

 Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan terpisah mengatakan, pihaknya masih mempertimbangkan secara detail semua materi perkara dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang diduga kuat melibatkan Setya Novanto. Langkah itu menghindari upaya praperadilan yang sewaktu-waktu dilakukan Setnov bila nanti kembali ditetapkan tersangka. "Beri waktu untuk penyidik untuk mempertimbangkan semuanya secara detail," ujarnya.

Terkait dengan ancaman pihak Setnov yang mempolisikan pimpinan KPK, Basaria menanggapi santai. Dia percaya polisi secara bijak akan memilah setiap laporan yang masuk. "Biarin aja dilaporin, tidak apa-apa dilaporin. Nanti polisi yang akan menentukan bahwa ini termasuk memenuhi unsur pidana atau tidak. Kami yakin dan percaya (kepada polisi, Red)," tutur mantan perwira tinggi polisi ini. 

Demikian juga dengan juru bicara KPK Febri Diansyah. “Kita belum berbicara tentang itu (sprindik baru). Kita masih menelaah putusan praperadilan dan beberapa fakta yang ada. Namun sesuai putusan MK, praperadilan tidak akan menghentikan perkara. Dan penanganan kasus korupsi KTP elektronik secara keseluruhan masih terus berproses,”ujarnya kepada INDOPOS di Press Room KPK, Selasa (10/10) petang.

Menurut dia, meski putusan MK dinilai cukup menguntungkan dan membantu dalam penegakan hukum, KPK masih akan mempelajari amar putusan tersebut.

“ Secara rinci pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan itu akan dipelajari lebih lanjut. Namun ada beberapa poin yang saya kira penting bagi kerja KPK,”katanya.

Menurutnya pertimbangan penting adalah perihal penggunaan bukti yang pernah KPK ajukan untuk menjerat tersangka yang akhirnya menang praperadilan. Karena, lanjutnya  penggunnan bukti itu berpicara  soal subtanssi perkara atau materi perkara tentu secara logis bisa digunakan sepanjang memang kasusnya membutuhkan bukti-bukti tersebut.

”Untuk poin itu dapat membantu kerja-kerja KPK, sisanya akan pelajari lebih rinci,”katanya.

Kemudian dalam putusan MK itu juga dinyatakan bahwa praperadilan tidak menghentikan penanganan dan penyidikan pokok perkara. Dengan adanya putusan itu, ke depan para tersangka yang akan mengajukan praperadilan harus berfikir ulang karena sudah ditegaskan dengan putusan MK tersebut.

“Saya kira itu penegasan bersifat positif ya, karena memang praperadilan itu hanya masuk dalam wilayah formil saja dan KPK menegaskan penanganan perkara pokok akan tetap jalan dengan beberapa perbaikan aspek formal sesuai dengan putusan praperadilan,” terangnya.

Febri juga berharap dengan putusan MK itu bisa memberikan pemahaman bagi seluruh pihak dan membantu kerja para penegak hokum lain seperti kepolisian dan kejaksaan “Semoga ini jadi pemahaman bagi seluruh pihak. Dan jangan berfikir upaya praperadilan akan membuat kasus berhenti,” tandasnya. (far/tyo/sla)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%