Cocok, 2019: Jokowi-Gatot Nurmantyo

Pengamat Nilai Bisa Menang Satu Putaran

Jumat, 06 Oktober 2017 | 08:00
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Foto : Istimewa

INDOPOS.CO.ID - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang belakangan ini dinilai kontroversial, justeru digadang-gadang  berpasangan dengan Joko Widodo pada pemilihan presiden (pilpres) 2019 mendatang. Selain dianggap satu visi dengan Jokowi, Jenderal Gatot juga dikenal dekat dengan umat muslim sebagai kantong suara strategis dalam setiap pesta demokrasi.

Dr Drs Emrus Sihombing Msi adalah salah satu pengamat politik yang menilai Jokowi tepat jika berpasangan dengan Gatot Nurmantyo. “Saya melihat adanya kesamaan visi di antara dua figur ini. Mereka pas, cocok jika berpasangan di pilpres 2019 nanti,” kata Emrus Sihombing, kepada INDOPOS, kemarin.

Sikap Jokowi dan Gatot dalam soal TNI dan politik, dinilainya sama, bahwa TNI tidak berpolitik praktis, tetapi harus politik negara.

"Jadi begini, dengan adanya pernyataan Presiden Jokowi dan pernyataan Jenderal Gatot di satu lokasi yang sama, yang mana Presiden mengatakan TNI jangan berpolitik praktis, dan Panglima Gatot mengatakan bahwa politik TNI adalah politik negara, ini menunjukkan bahwa ada kesamaan pandangan antara presiden dengan panglima. Ada kesamaan pandangan politik diantara Jokowi dan Gatot," terang Emrus.

Dalam pidatonya di upacara HUT TNI kemarin, Panglima Gatot Nurmantyo mengatakan, bahwa politik TNI adalah politik negara. Politik yang diabdikan bagi tegak kokohnya NKRI yang di dalamnya terangkum ketaatan pada hukum, sikap yang selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan apapun.

“Serta taat pada atasan, yaitu Presiden RI yang dipilih secara sah sesuai dengan konstitusi. Dan sekali lagi, jangan ragukan TNI kesetiaannya,” tegas Panglima.

Dikatakan, pada momentum hari TNI 5 Oktober 2017 yang membahagiakan, sebagai Panglima TNI sekaligus mewakili seluruh prajurit di seluruh Tanah Air yang sedang melakukan tugas, ingin menegaskan sekali lagi, bahwa sampai kapanpun TNI akan setia dan menjunjung tinggi sumpah prajurit.

“Bagi kami, kesetiaan kepada NKRI yang berdasarkan UUD 1945, Pancasila adalah sendi utama yang melekat erat pada setiap jiwa raga TNI,” tegas Gatot.

Mengomentari pidato Gatot, Emrus mengatakan, sikap Panglima tersebut menegaskan bahwa TNI setia kepada bangsa dan negara, setiap kepada pimpinan tertinggi TNI, dalam hal ini Presiden Jokowi. “Mereka punya satu visi,” tambahnya.

Selain satu visi, antara Jokowi dan Gatot sebenarnya kompak dan saling mendukung. Ia juga menyontohkan adanya kesamaan pandangan antara Jokowi dan Gatot, ketika Presiden Jokowi tiba-tiba tanpa pemberitahuan mendatangi Markas Korem Surya Kencana Bogor untuk menonton film pengkhianatan G30S/PKI.

"Coba lihat, instruksi Panglima TNI kepada jajarannya untuk menonton film G30S/PKI, lalu datang Presiden Jokowi ke markas Korem di Bogor untuk menonton film tersebut, tanpa memberitahukan kepada Jenderal Gatot yang saat itu sedang menonton pagelaran wayang kulit. Ini menunjukkan Pak Presiden seakan ingin memberi surprise kepada Panglima TNI. Lalu tergopoh-gopoh Jenderal Gatot menyusul ke Makorem Bogor. Ini juga menunjukkan bahwa Panglima TNI patuh dan taat kepada presiden, sesuai pidatonya di Cilegon Banten," urai Emrus.

Menurutnya, kesamaan pandangan politik yang semakin dekat ini menguatkan prediksi banyak pihak kalau dalam Pilpres 2019 nanti, Jokowi sebagai capres petahana akan menggandeng Gatot sebagai calon wapresnya. 

"Maka untuk pembuktiannya mari kira tunggu bersama-sama pada Maret tahun depan, setelah Jenderal Gatot pensiun. Tapi saya meyakini kalau Jokowi akan menggandeng Gatot sebagai cawapresnya. Dan kalau itu terwujud maka pasangan ini akan menang satu putaran," bebernya.

Dalam kesempatan itu juga, Emrus menilai situasi belakangan ini menunjukkan adanya semacam penggiringan opini bahwa seakan-akan ada kekurang kompakan antara TNI dan Polri, dan ketidak harmonisan antara Presiden Jokowi dengan Panglima Gatot.

Sementara, pengamat militer Salim Said kepada INDOPOS lebih banyak menyoroti isi pidato Presiden Jokowi. Ia mengaku sependapat dengan pesan Presiden Jokowi dalam perayaan HUT TNI ke-72 di Cilegon, Banten kemarin.

“Presiden mengatakan agar di usianya yang sudah matang dan profesional, TNI tidak terbawa arus politik. Harapan Presiden, TNI jangan terkotak-kotak oleh politik praktis. TNI harus tetap menjunjung netralitasnya,” ujar Salim Said.

Mengutip pernyataan Presiden Jokowi, menurut Salim, netralitas ini seperti pesan Jenderal Besar Soedirman, bahwa jati diri TNI yakin relevan hingga saat ini. Bahwa, politik tentara, politik negara, politik TNI adalah politik negara. Loyalitas TNI adalah loyalitas negara.

“Jadi TNI harus tetap tunduk dan patuh pada kepentingan negara,” terang Salim.

Dia juga sependapat, terkait komitmen TNI untuk menjaga keutuhan NKRI. Di usianya yang bukan muda lagi, dia meyakini TNI akan menjadi macan Asia, dengan semua kemampuan yang dimiliki TNI.  “ TNI harus menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pembangunan di bidang ekonomi,” terangnya.

Hal senada diungkapkan Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie. Dia mengatakan, TNI harus lebih profesional menuju sebuah tentara poros maritim dunia yang outward looking vision. Artinya, TNI dituntut memiliki kemampuan yang handal untuk bergerak semakin jauh dalam mengantisipasi ancaman dan membela kepentingan nasional.

“ Jati diri TNI adalah menjalankan tugas sebagai fungsi pertahanan  dan tidak berpolitik baik dari pimpinan tertinggi hingga prajurit terbawah,” ujarnya.

Untuk mewujudkannya itu, menurut Connie TNI tentu harus didukung oleh niat negara dan rakyat untuk membangun Postur kekuatan TNI baik personel dan alutsistanya. Karena, hal itu dirancang agar keadaan negara semakin kondusif.

“ Kita menghadapi ancaman masa depan dari kelangkaan energi dan makanan, serta resiko yang semakin kompleks dari perang asimetris, proxy dan hibrida,” terangnya.

Connie kembali menegaskan, pentingnya profesionalitas TNI  dapat dicapai dengan kemampuan prajurit yang dibentuk melalui program pembinaan doktrin, pendidikan dan latihan yang didukung oleh modernisasi alutsista.
Sementara Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengaku, pidato Presiden Jokowi dan Panglima TNI adalah hal yang biasa dan tidak harus diperdebatkan.

"Itu pidato bagi saya biasa saja. Karena memang seharusnya, TNI taat pada pimpinannya yaitu presiden," kata Kharis kepada INDOPOS.

Tak hanya kepada presiden, Kharis juga  mengungkapkan pidato Panglima Gatot juga patuh pada hukum dan mendahulukan kepentingan rakyat.  "Jadi apa yang diucapkan oleh Panglima memang sudah benar. Itu semua bentuk penegasan. Setia pada presiden dan mendahulukan kepentingan rakyat serta menjaga NKRI," tukasnya.

Abdul Kharis menilai, TNI di bawah kepemimpinan Gatot begitu dicintai rakyat. Hal itu terlihat dari kehadiran ribuan masyarakat yang ingin melihat secara langsung acara tersebut, sehingga memacetkan jalan beberapa kilometer. "Dengan tema Bersama Rakyat TNI Kuat, sebuah kebanggaan bisa bersama dengan ribuan rakyat dan seluruh rakyat yang menyaksikan langsug di Cilegon," ucap Kharis.

Sebagai mitra kerja dari TNI, Kharis tetap mengimbau kepada negara untuk selalu memperkuat TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan negara dalam menghadapi berbagai ancaman yang makin besar. "Diantaranya, ketegangan Laut Natuna, Semenanjung Korea, Separatisme dan tantangan besar lainnya, selain bersama Rakyat, Negara berkewajiban memperkuat terus TNI," jelas Kharis.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun mengatakan ada 3 bidang utama sebagai capaian Reformasi yang menandai arah reformasi TNI. Yaitu; Regulasi, Modernisasi, dan SDM

Pertama, kata Kharis,  di bidang regulasi ini diarahkan pada terpenuhinya berbagai perangkat perundang-undangan sebagai arsitektur reformasi di sektor pertahanan dan keamanan. "Sesuai amanat reformasi TNI, maka Komisi I DPR bersama dengan TNI telah membidani lahirnya Undang-Undang tentang TNI yang mengukuhkan peran dan fungsi TNI di dalam rezim demokrasi," ucapnya.

Kedua, modernisasi, khususnya terkait Alutsista TNI. Pada isu ini, ucap Kharis terdapat kemajuan yang signifikan yang dapat dicapai TNI.  Sejak dirumuskannya Rencana Startegis Kekuatan Pokok Mimimun (Minimum Essential Forces) TNI Tahap Pertama Tahun 2010 hingga 2014 telah terjadi modernisasi besar-besaran dalam persenjataan TNI.

"Sehingga TNI kini telah berubah menjadi kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara. Capaian ini tidak dapat dilepaskan dari akuisisi besar-besaran terhadap persenjataan TNI selama kurun waktu 2010 hingga 2014," ucapnya.

 

Bahkan pada Renstra MEF Tahap Kedua tahun 2015 hingga 2019, ungkap Kharis, TNI telah merencanakan pembelian kapal selam kelas kilo dan Sukhoi 35 untuk memperkuat armada perang TNI. 

"Dari mana TNI mendapat dukungan dalam berbagai akuisisi pesenjataannya selama ini? Jawabannya adalah anggaran pertahanan yang terus meningkat dari waktu ke waktu," tegas legislator asal Solo, Jawa Tengah ini.

Ketiga, Isu peningkatan SDM, lanjut Kharis, sangat erat kaitannya dengan isu kesejahteraan prajurit. 

" Untuk itu, DPR telah mendukung melalui persetujuan anggaran yang antara lain diperuntukan remunerasi prajurit hingga mencapai 56 persen, tunjangan Babinsa, pengadaan perumahan prajurit, uang lauk pauk (ULP), dan masih banyak lagi," bebernya menambahkan.

Sementara itu, pengamat  militer yang juga Ketua SETARA, Hendardi menegaskan, pidato Panglima TNI yang akan tetap setia pada Presiden adalah pesan tegas bahwa politik TNI adalah politik negara. 

"Jika ini dipatuhi, maka dengan sendirinya elit-elit di tubuh TNI tidak boleh berpolitik praktis kecuali hanya untuk mendukung tujuan negara," tuturnya kepada INDOPOS.

Hendardi menjelaskan, berpolitik praktis tidak melulu harus melalui partai-partai politik, tetapi juga memanfaatkan jabatan di kesatuan-kesatuan TNI untuk mencetak dan memetik benefit atau insentif politik elektoral. 

"Dan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo diharapkan menjadi otokritik bagi TNI sekaligus menunjukkan kepatuhan TNI pada supremasi sipil," tegasnya.

Perayaan HUT ke-72 TNI kemarin berlangsung meriah. Tak sekedar menjadi harinya TNI, tetapi juga sudah seperti pesta rakyat. Sejak subuh, masyarakat sudah mulai berkumpul untuk menyaksikan dari dekat atraksi kehebatan pasukan TNI. Tak pelak, jalan menuju lokasi upacara pun menjadi macet.

Bahkan, Presiden Jokowi terpaksa harus berjalan kaki untuk bisa masuk ke Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Provinsi Banten, lokasi perayaan HUT ke-72 TNI. Pasalnya, akses jalan menuju lokasi dibanjiri masyarakat yang ingin menonton parade dan atraksi TNI.

Karena itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta maaf kepada pria yang akrab disapa Jokowi tersebut. Dia juga menyampaikan maaf kepada masyarakat yang harus berdesak-desakan untuk bisa tiba ke lokasi.

"Pada kesempatan ini kami mohon maaf kepada bapak dan ibu, banyak yang jalan kaki dan harus naik ojek ke sini. Untuk Bapak Jokowi juga jalan dua kilometer," kata Gatot dalam sambutannya.

Gatot menjelaskan, padahal dirinya sudah mengosongkan jalur untuk Jokowi, hanya saja masyarakat sudah membludak di lokasi. Karenanya, Gatot memohon maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

"Tidak mungkin kami menyuruh mereka kembali. Mereka ingin menonton TNI yang mereka cintai," tandas Gatot. (ind/nas/dil)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%