Parlemen Desak RI Kecam Trump

*Dianggap Diskriminatif

Senin, 30 Januari 2017 | 22:23
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID –  Kebijakan Executive Order (EO) Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenai keamanan perbatasan dan penegakan peningkatan imigrasi terus mendapat kritikan masyarakat dunia. Kebijakan yang melarang masuknya warga dari tujuh negara yang mayoritas penduduknya beragam Islam ke Negeri Paman Sam untuk alasan apapun, baik yang sudah punya pemegang visa AS atau Green Card ataupun yang baru akan membuat. Ketujuh negara tersebut antara lain Syria, Libya, Irak, Somalia, Iran, Yaman, dan Sudan.

Meski tidak termasuk ketujuh negara tersebut, kebijakan ini membuat risau sejumlah negara yang mayoritas berpenduduk muslim, khususnya Indonesia baik yang sudah menetap maupun yang akan berkunjung ke AS. Untuk menentang adanya kebijakan itu, banyak pula yang berharap Pemerintah Indonesia dapat bersikap, sebagaimana Turki dan negara Islam lainnya.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, kebijakan Trump itu jelas-jelas diskriminatif dan tidak boleh dibiarkan.”Saya kira memang sepatutnya Pemerintah Indonesia harus ambil sikap dan menyuarakan," tandasnya kepada INDOPOS, Senin (30/1).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, meski hal itu menjadi urusan internal pemerintahan Trumph, namun dengan menyebut pelarangan negara Islam, maka kebijakan tersebut terkesan membuat stereotype atau labeling bahwa seseorang yang berasal dari tujuh negara tersebut sudah pasti teroris dan dapat mengganggu keamanan AS. "Dan ini bisa saja membangkitkan anti-Islam di negara tersebut. Dan tidak hanya tujuh negara itu, tapi bisa saja ber-impact (berdampak, Red) terhadap keberadaan warga negara lainnya yang mayoritas muslim dan sudah menetap di Amerika," tegasnya.

Dan kalau memang ingin membatasi kehadiran warga negara dari tujuh negara itu, Kharis juga meminta semua agama tanpa pandang bulu. "Kalau hanya warga yang beragama Islamnya saja yang dilarang, ini jelas diskriminatif. Dan sekali lagi saya minta Pemerintah RI harus menentang kebijakan itu," tandasnya.

Lebih lanjut Kharis juga menyatakan akan mengkaji kebijakan Trumph ini kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L.P. Marsudi saat rapat kerja di pertengahan Februari ini. "Rencananya minggu depan akan ada raker (rapat kerja) dengan Menlu. Dan pasti hal ini akan saya pertanyakan, termasuk adakah impact terhadap WNI yang bermukim di sana (AS, Red)," ungkapnya.

Senada diutarakan Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto yang mendesak pemerintah untuk tak tak tinggal diam atas kebijakan Trumph tersebut. "Meski Indonesia tidak termasuk yang dilarang, tapi pelarangan untuk tujuh negara muslim itu sama saja menyinggung umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan Presiden Jokowi tak boleh tinggal diam," tegas Yandri.

Menurut dia, pemerintah juga harus tegas mengeluarkan pernyataan atau kebijakan yang dapat menunjukan bukti bahwa negeri ini berkeberatan atas pelarangan itu. "Trumph telah menunjukkan sikap rasisnya. Dan ini bertentangan dengan kebijakan Indonesia yang merdeka dan pluralis. Ini harus dilawan. Kalau perlu Indonesia menyerukan negara Islam lainnya untuk memboikot kehadiran warga Amerika," tandasnya. "Karena apa yang dilakukan Trumph sama saja menabuh genderang perang terhadap negara-negara mayoritas Islam," pungkasnya menambahkan.

Sama halnya dengan Muhammad Syafii, anggota Komisi III DPR RI yang mengatakan, era keterbukaan kebijakan Trump bisa dikatakan diskriminatif, bahkan rasis. Kendati Pemerintah AS mengeluarkan kebijakan tersebut dengan alasan melindungi warganya dari tindak pidana terorisme, tapi dalam pergaulan di dunia yang sudah terbuka, aturan yang memberikan batasan-batasan pada negara atau agama tertentu pasti sangat mengganggu kebersamaan di era keterbukaan.  "Tetapi saya tidak bisa mengatakan bahwa Trump telah mengabaikan prinsip-prinsip kehidupan setara, kenapa? Ini karena kalau saya mengatakan seperti itu kan berarti Trump kan normal, jadi itu memang sudah menjadi sifat Trump yang mengabaikan kesetaraan," ujarnya.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Romo Syafii itu menegaskan, apa yang dilakukan oleh Trump sesungguhnya tidak mengejutkan dunia. "Dunia sudah harus bersiap-siap," tandasnya.

Parahnya lagi, lanjut politisi Partai Gerindra itu, saat ini seakan tidak ada satupun kekuatan di dunia yang bisa mencabut kebijakan tersebut. Padahal, jika dunia Islam kompak dan bersatu mengatakan menolak datang ke Amerika, Trump diyakininya pasti akan dicabut kebijakan tersebut. "Tetapi ini kan tidak, Arab Saudi saja mendukung kebijakan tersebut karena dari tujuh negara itu Iran salah satunya. Tapi bagi Indonesia, pernyataan Menlu sudah mewakili perasaan umat Sslam terbesar di dunia. Karena kita ini kan menganut politik bebas dan aktif," pungkasnya.

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang (Oso) juga angkat bicara. OSO mengatakan, kebijakan itu tidaklah benar. "Itu kurang benar, kalau sudah bicara Islam. Kita umat beragama di dunia. Itu bahaya, dipikirkan lebih jauh, larangan menyangkut masalah kemanusiaan," tegasnya.

Sebagai seorang presiden, ucap Senator asal Kalimantan Barat itu, dalam menyampaikan kebijakan harus dihitung dan mengukur sejauh mana penerimaan dunia. "Jangan sampai malah dilecehkan dengan negara lain. Amerika kan pinter, jangan sampai sebodoh itu," tuntas Oso.

            Sementara itu, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengungkapkan kekecewaan atas regulasi baru tersebut. "Meskipun kebijakan ini merupakan hak berdaulat AS, tapi Indonesia sangat menyesalkan dikeluarkannya kebijakan tersebut. Ini karena diyakini akan berdampak negatif terhadap upaya global untuk memerangi terorisme dan penanganan isu pengungsi," ujar Juru Bicara Kemenlu RI Armanatha Nasir kepada Indopos, kemarin.

Dengan diputuskannya kebijakan itu, maka AS mencampurkan dua isu global yang menjadi perbincangan saat ini, yakni terorisme dan pengungsi. Padahal jika ditelaah lebih lanjut, maka keduanya adalah hal yang berbeda, ketujuh negara tersebut sedang terlibat konflik saudara. Dampaknya, banyak pengungsi dari sana mencari suaka ke negara lain, salah satunya Amerika.

Lebih parah lagi, Armanatha menilai sikap AS ini tidak bisa dibenarkan, terutama jika melihat agama sebagai dasar untuk pemblokiran. Seperti diketahui tujuh  negara yang masuk daftar merupakan negara-negara dengan mayoritas masyrakatnya memeluk agama Islam. Nah, tanpa alasan yang spesifik Trump memutuskan untuk tidak memberi visa pada negara-negara itu, terhitung 90 hari dari ditekennya kebijakan ini. "Merupakan hal yang salah untuk mengaitkan radikalisme dan terorisme dengan agama tertentu," imbuh Armanatha.

Pria yang akrab disapa Tata ini juga tak melihat pemutusan hubungan antar negara menjadi solusi pemberantasan terorisme. Pasalnya, masalah tersebut terdiri dari banyak unsur dan harus melibatkan unsur-unsur lain seperti negara terkait untuk menanganinya. Bukan malah memutuskan hubungan guna memutus mata rantai penyebaran potensi terorisme, setidaknya bagi negaranya sendiri. "Upaya memerangi terorisme harus dilakukan dengan mengedepankan kerja sama internasional,  termasuk dalam mengatasi root causes dari terorisme," ujarnya.

Sebelumnya, gelombang protes terhadap kebijakan antiimigran yang diluncurkan Trump semakin menguat. Warga dari berbagai kota di AS menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang dipandang diskriminatif tersebut. Menurut laporan yang dirilis Reuters, Minggu (29/1), terdapat setidaknya 10 ribu orang dari berbagai kota di AS berunjuk rasa di depan gedung-gedung pemerintahan dan bandara-bandara internasional. Salah satu unjuk rasa terbesar terjadi di Battery Park, Manhattan, New York. ”Kita sedang berbicara tentang hidup dan mati dari banyak orang,” ujar Senator Charles Schumer dari Partai Demokrat yang turut bergabung dengan massa pengunjuk rasa di Manhattan. ”Saya tidak akan beristirahat sampai aturan-aturan jahat ini dicabut,” tandasnya. (dil/aen/adn)

 

Angel lain//

 

Jokowi: Jangan Terlalu Risau

 

SEMENTARA itu, Duta Besar (Dubes) baru AS untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr. menegaskan, tidak ada larangan bagi WNI yang hendak bepergian ke AS. Ini sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan Gedung Putih, EO itu tidak ada kaitannya dengan Islam atau agama lainnya. ”Ada sebanyak 40 negara dengan mayoritas penduduk muslim, termasuk Indonesia, yang tidak termasuk ke dalam EO tersebut. Jadi, ini sama sekali bukan mengenai agama,” tuturnya saat ditemui di Gedung Mina Bahari, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, kemarin (30/1).

Donovan menambahkan, sejatinya EO tersebut dikeluarkan untuk menjadi keamanan dan keselamatan perbatasan AS. Bukan untuk melarang umat Islam masuk ke Amerika Serikat. EO tersebut juga masih dalam tahap sementara karena hanya akan berlaku selama 90 hari. Setelah itu, akan ada evaluasi mengenai EO tersebut.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak tidak terlalu merisaukan kebijakan Presiden AS Donald Trump. ’’Kita (Indonesia, Red) kan tidak terkena dampak dari kebijakan itu,’’ ujarnya di Boyolali, Jawa Tengah, kemarin (30/1).

Dia memberi isyarat bahwa kebijakan tersebut tidak perlu dipertanyakan, sebagai bentuk penghormatan atas kedaulatan negara lain. Meskipun demikian, Jokowi tetap memberi catatan mengenai sikap Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia konsisten menyuarakan persamaan derajat antarnegara. ’’Prinsip konstitusi kita jelas, bahwa yang namanya keadilan, kesetaraan itu harus terus diperjuangkan,’’ tandasnya.

Jokowi meminta masyarakat Indonesia tidak resah atas kebijakan Trump. Dia mengingatkan, kebijakan itu tidak diberlakukan kepada Indonesia. Ini artinya, WNI masih bisa berkunjung ke AS sesuai ketentuan imigrasi. ’’Tidak terkena dampak kok resah. Wong hanya berapa, hanya tujuh (negara tidak termasuk Indonesia, Red),’’ tambahnya.

Sejauh ini, memang belum ada bukti riil dampak kebijakan Trump bagi Indonesia. Namun, kebijakan itu sudah menjadi pembicaraan hangat di sejumlah forum di Indonesia. Salah satunya, forum wisatawan backpacker. Sempat muncul kekhawatiran wisatawan asal Indonesia, meski masih boleh masuk, akan semakin sulit menembus imigrasi AS. 

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong meminta para investor tidak bereaksi berlebihan pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS. Pihaknya meyakini, Presiden AS ke-45 itu membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri sebagai kepala negara. "Saya kira kita harus kasih dia (Trump, Red) waktu, ini baru satu minggu, pimpinan manapun juga yang masih baru perlu waktu untuk menyesuaikan diri dan butuh waktu lembaga-lembaga di sekelilingnya menyesuaikan dengan pimpinan baru. Jadi, saya usul kita enggak perlu over reaction, jangan berlebihan, kasih dia waktu untuk bisa menyesuaikan diri," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Namun, Thomas mengakui jika kebijakan proteksionisme yang diterapkan Trump akan berdampak pada investasi AS di Indonesia. Dia mengungkapkan, para pengusaha AS juga cukup tertekan dengan kebijakan proteksionis yang diinginkan Trump. "Trump meminta perusahaan AS mengurangi investasinya di luar negeri dan mengalihkannya ke AS. Jadi konsekuensinya kita harus kerja keras untuk membuat Indonesia lebih atraktif untuk perusahaan AS di sini," katanya.

Thomas melanjutkan bahwa pemerintah harus siap jika perusahaan AS akhirnya menarik investasinya dari Indonesia. Salah satu yang bisa dilakukan Indonesia adalah menyasar negara-negara di Asia maupun Eropa, untuk menggantikan posisi AS. "Kita juga mesti rajin-rajin kembangkan alternatif kalau memang perusahaan AS mengurangi investasi di luar negeri. Ya mungkin kita juga mesti kembangkan investasi dari Jepang, Korea, Eropa, dan Tiongkok," tegasnya. (and/byu/ken)

Ok//aro//

Foto A-karikatur//

Grafis//

 

Parlemen Desak RI Kecam Trump

 

*Dianggap Diskriminatif

 

JAKARTA– Kebijakan Executive Order (EO) Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenai keamanan perbatasan dan penegakan peningkatan imigrasi terus mendapat kritikan masyarakat dunia. Kebijakan yang melarang masuknya warga dari tujuh negara yang mayoritas penduduknya beragam Islam ke Negeri Paman Sam untuk alasan apapun, baik yang sudah punya pemegang visa AS atau Green Card ataupun yang baru akan membuat. Ketujuh negara tersebut antara lain Syria, Libya, Irak, Somalia, Iran, Yaman, dan Sudan.

Meski tidak termasuk ketujuh negara tersebut, kebijakan ini membuat risau sejumlah negara yang mayoritas berpenduduk muslim, khususnya Indonesia baik yang sudah menetap maupun yang akan berkunjung ke AS. Untuk menentang adanya kebijakan itu, banyak pula yang berharap Pemerintah Indonesia dapat bersikap, sebagaimana Turki dan negara Islam lainnya.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, kebijakan Trump itu jelas-jelas diskriminatif dan tidak boleh dibiarkan.”Saya kira memang sepatutnya Pemerintah Indonesia harus ambil sikap dan menyuarakan," tandasnya kepada INDOPOS, Senin (30/1).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, meski hal itu menjadi urusan internal pemerintahan Trumph, namun dengan menyebut pelarangan negara Islam, maka kebijakan tersebut terkesan membuat stereotype atau labeling bahwa seseorang yang berasal dari tujuh negara tersebut sudah pasti teroris dan dapat mengganggu keamanan AS. "Dan ini bisa saja membangkitkan anti-Islam di negara tersebut. Dan tidak hanya tujuh negara itu, tapi bisa saja ber-impact (berdampak, Red) terhadap keberadaan warga negara lainnya yang mayoritas muslim dan sudah menetap di Amerika," tegasnya.

Dan kalau memang ingin membatasi kehadiran warga negara dari tujuh negara itu, Kharis juga meminta semua agama tanpa pandang bulu. "Kalau hanya warga yang beragama Islamnya saja yang dilarang, ini jelas diskriminatif. Dan sekali lagi saya minta Pemerintah RI harus menentang kebijakan itu," tandasnya.

Lebih lanjut Kharis juga menyatakan akan mengkaji kebijakan Trumph ini kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L.P. Marsudi saat rapat kerja di pertengahan Februari ini. "Rencananya minggu depan akan ada raker (rapat kerja) dengan Menlu. Dan pasti hal ini akan saya pertanyakan, termasuk adakah impact terhadap WNI yang bermukim di sana (AS, Red)," ungkapnya.

Senada diutarakan Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto yang mendesak pemerintah untuk tak tak tinggal diam atas kebijakan Trumph tersebut. "Meski Indonesia tidak termasuk yang dilarang, tapi pelarangan untuk tujuh negara muslim itu sama saja menyinggung umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan Presiden Jokowi tak boleh tinggal diam," tegas Yandri.

Menurut dia, pemerintah juga harus tegas mengeluarkan pernyataan atau kebijakan yang dapat menunjukan bukti bahwa negeri ini berkeberatan atas pelarangan itu. "Trumph telah menunjukkan sikap rasisnya. Dan ini bertentangan dengan kebijakan Indonesia yang merdeka dan pluralis. Ini harus dilawan. Kalau perlu Indonesia menyerukan negara Islam lainnya untuk memboikot kehadiran warga Amerika," tandasnya. "Karena apa yang dilakukan Trumph sama saja menabuh genderang perang terhadap negara-negara mayoritas Islam," pungkasnya menambahkan.

Sama halnya dengan Muhammad Syafii, anggota Komisi III DPR RI yang mengatakan, era keterbukaan kebijakan Trump bisa dikatakan diskriminatif, bahkan rasis. Kendati Pemerintah AS mengeluarkan kebijakan tersebut dengan alasan melindungi warganya dari tindak pidana terorisme, tapi dalam pergaulan di dunia yang sudah terbuka, aturan yang memberikan batasan-batasan pada negara atau agama tertentu pasti sangat mengganggu kebersamaan di era keterbukaan.  "Tetapi saya tidak bisa mengatakan bahwa Trump telah mengabaikan prinsip-prinsip kehidupan setara, kenapa? Ini karena kalau saya mengatakan seperti itu kan berarti Trump kan normal, jadi itu memang sudah menjadi sifat Trump yang mengabaikan kesetaraan," ujarnya.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Romo Syafii itu menegaskan, apa yang dilakukan oleh Trump sesungguhnya tidak mengejutkan dunia. "Dunia sudah harus bersiap-siap," tandasnya.

Parahnya lagi, lanjut politisi Partai Gerindra itu, saat ini seakan tidak ada satupun kekuatan di dunia yang bisa mencabut kebijakan tersebut. Padahal, jika dunia Islam kompak dan bersatu mengatakan menolak datang ke Amerika, Trump diyakininya pasti akan dicabut kebijakan tersebut. "Tetapi ini kan tidak, Arab Saudi saja mendukung kebijakan tersebut karena dari tujuh negara itu Iran salah satunya. Tapi bagi Indonesia, pernyataan Menlu sudah mewakili perasaan umat Sslam terbesar di dunia. Karena kita ini kan menganut politik bebas dan aktif," pungkasnya.

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang (Oso) juga angkat bicara. OSO mengatakan, kebijakan itu tidaklah benar. "Itu kurang benar, kalau sudah bicara Islam. Kita umat beragama di dunia. Itu bahaya, dipikirkan lebih jauh, larangan menyangkut masalah kemanusiaan," tegasnya.

Sebagai seorang presiden, ucap Senator asal Kalimantan Barat itu, dalam menyampaikan kebijakan harus dihitung dan mengukur sejauh mana penerimaan dunia. "Jangan sampai malah dilecehkan dengan negara lain. Amerika kan pinter, jangan sampai sebodoh itu," tuntas Oso.

            Sementara itu, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengungkapkan kekecewaan atas regulasi baru tersebut. "Meskipun kebijakan ini merupakan hak berdaulat AS, tapi Indonesia sangat menyesalkan dikeluarkannya kebijakan tersebut. Ini karena diyakini akan berdampak negatif terhadap upaya global untuk memerangi terorisme dan penanganan isu pengungsi," ujar Juru Bicara Kemenlu RI Armanatha Nasir kepada Indopos, kemarin.

Dengan diputuskannya kebijakan itu, maka AS mencampurkan dua isu global yang menjadi perbincangan saat ini, yakni terorisme dan pengungsi. Padahal jika ditelaah lebih lanjut, maka keduanya adalah hal yang berbeda, ketujuh negara tersebut sedang terlibat konflik saudara. Dampaknya, banyak pengungsi dari sana mencari suaka ke negara lain, salah satunya Amerika.

Lebih parah lagi, Armanatha menilai sikap AS ini tidak bisa dibenarkan, terutama jika melihat agama sebagai dasar untuk pemblokiran. Seperti diketahui tujuh  negara yang masuk daftar merupakan negara-negara dengan mayoritas masyrakatnya memeluk agama Islam. Nah, tanpa alasan yang spesifik Trump memutuskan untuk tidak memberi visa pada negara-negara itu, terhitung 90 hari dari ditekennya kebijakan ini. "Merupakan hal yang salah untuk mengaitkan radikalisme dan terorisme dengan agama tertentu," imbuh Armanatha.

Pria yang akrab disapa Tata ini juga tak melihat pemutusan hubungan antar negara menjadi solusi pemberantasan terorisme. Pasalnya, masalah tersebut terdiri dari banyak unsur dan harus melibatkan unsur-unsur lain seperti negara terkait untuk menanganinya. Bukan malah memutuskan hubungan guna memutus mata rantai penyebaran potensi terorisme, setidaknya bagi negaranya sendiri. "Upaya memerangi terorisme harus dilakukan dengan mengedepankan kerja sama internasional,  termasuk dalam mengatasi root causes dari terorisme," ujarnya.

Sebelumnya, gelombang protes terhadap kebijakan antiimigran yang diluncurkan Trump semakin menguat. Warga dari berbagai kota di AS menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang dipandang diskriminatif tersebut. Menurut laporan yang dirilis Reuters, Minggu (29/1), terdapat setidaknya 10 ribu orang dari berbagai kota di AS berunjuk rasa di depan gedung-gedung pemerintahan dan bandara-bandara internasional. Salah satu unjuk rasa terbesar terjadi di Battery Park, Manhattan, New York. ”Kita sedang berbicara tentang hidup dan mati dari banyak orang,” ujar Senator Charles Schumer dari Partai Demokrat yang turut bergabung dengan massa pengunjuk rasa di Manhattan. ”Saya tidak akan beristirahat sampai aturan-aturan jahat ini dicabut,” tandasnya. (dil/aen/adn)

 

Angel lain//

 

Jokowi: Jangan Terlalu Risau

 

SEMENTARA itu, Duta Besar (Dubes) baru AS untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr. menegaskan, tidak ada larangan bagi WNI yang hendak bepergian ke AS. Ini sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan Gedung Putih, EO itu tidak ada kaitannya dengan Islam atau agama lainnya. ”Ada sebanyak 40 negara dengan mayoritas penduduk muslim, termasuk Indonesia, yang tidak termasuk ke dalam EO tersebut. Jadi, ini sama sekali bukan mengenai agama,” tuturnya saat ditemui di Gedung Mina Bahari, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, kemarin (30/1).

Donovan menambahkan, sejatinya EO tersebut dikeluarkan untuk menjadi keamanan dan keselamatan perbatasan AS. Bukan untuk melarang umat Islam masuk ke Amerika Serikat. EO tersebut juga masih dalam tahap sementara karena hanya akan berlaku selama 90 hari. Setelah itu, akan ada evaluasi mengenai EO tersebut.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak tidak terlalu merisaukan kebijakan Presiden AS Donald Trump. ’’Kita (Indonesia, Red) kan tidak terkena dampak dari kebijakan itu,’’ ujarnya di Boyolali, Jawa Tengah, kemarin (30/1).

Dia memberi isyarat bahwa kebijakan tersebut tidak perlu dipertanyakan, sebagai bentuk penghormatan atas kedaulatan negara lain. Meskipun demikian, Jokowi tetap memberi catatan mengenai sikap Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia konsisten menyuarakan persamaan derajat antarnegara. ’’Prinsip konstitusi kita jelas, bahwa yang namanya keadilan, kesetaraan itu harus terus diperjuangkan,’’ tandasnya.

Jokowi meminta masyarakat Indonesia tidak resah atas kebijakan Trump. Dia mengingatkan, kebijakan itu tidak diberlakukan kepada Indonesia. Ini artinya, WNI masih bisa berkunjung ke AS sesuai ketentuan imigrasi. ’’Tidak terkena dampak kok resah. Wong hanya berapa, hanya tujuh (negara tidak termasuk Indonesia, Red),’’ tambahnya.

Sejauh ini, memang belum ada bukti riil dampak kebijakan Trump bagi Indonesia. Namun, kebijakan itu sudah menjadi pembicaraan hangat di sejumlah forum di Indonesia. Salah satunya, forum wisatawan backpacker. Sempat muncul kekhawatiran wisatawan asal Indonesia, meski masih boleh masuk, akan semakin sulit menembus imigrasi AS. 

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong meminta para investor tidak bereaksi berlebihan pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS. Pihaknya meyakini, Presiden AS ke-45 itu membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri sebagai kepala negara. "Saya kira kita harus kasih dia (Trump, Red) waktu, ini baru satu minggu, pimpinan manapun juga yang masih baru perlu waktu untuk menyesuaikan diri dan butuh waktu lembaga-lembaga di sekelilingnya menyesuaikan dengan pimpinan baru. Jadi, saya usul kita enggak perlu over reaction, jangan berlebihan, kasih dia waktu untuk bisa menyesuaikan diri," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Namun, Thomas mengakui jika kebijakan proteksionisme yang diterapkan Trump akan berdampak pada investasi AS di Indonesia. Dia mengungkapkan, para pengusaha AS juga cukup tertekan dengan kebijakan proteksionis yang diinginkan Trump. "Trump meminta perusahaan AS mengurangi investasinya di luar negeri dan mengalihkannya ke AS. Jadi konsekuensinya kita harus kerja keras untuk membuat Indonesia lebih atraktif untuk perusahaan AS di sini," katanya.

Thomas melanjutkan bahwa pemerintah harus siap jika perusahaan AS akhirnya menarik investasinya dari Indonesia. Salah satu yang bisa dilakukan Indonesia adalah menyasar negara-negara di Asia maupun Eropa, untuk menggantikan posisi AS. "Kita juga mesti rajin-rajin kembangkan alternatif kalau memang perusahaan AS mengurangi investasi di luar negeri. Ya mungkin kita juga mesti kembangkan investasi dari Jepang, Korea, Eropa, dan Tiongkok," tegasnya. (and/byu/ken)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%